Pajak Kekayaan Rumit, Otoritas Ini Lebih Pilih Kaji Ulang Tarif PPN

"Ketika Anda mengusulkan jenis pajak baru, salah satu kriterianya adalah memberikan hasil yang tinggi, tetapi dengan biaya administrasi yang cukup minimal," katanya dikutip dari philstar.com, Selasa (15/8/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Diokno dalam rapat bersama Komite Keuangan DPR saat membahas APBN 2024. Menurutnya, pajak kekayaan bukan menjadi satu-satunya instrumen kebijakan untuk menciptakan keadilan sistem pajak.

Sama halnya dengan pajak kekayaan, ia menilai perluasan objek pajak penjualan barang mewah (PPnBM) juga tidak perlu dilakukan.

Besaran Tarif PPN Dikaji Ulang

Diokno menuturkan Kementerian Keuangan saat ini justru mengkaji besaran tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Dia menilai tarif PPN di Filipina termasuk yang tertinggi di dunia, tetapi penerimaannya sangat rendah.

Berdasarkan catatannya, pemerintah hanya memungut 40% dari potensi penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh kebijakan PPN yang pro-masyarakat miskin dengan membebaskan bahan pangan, seperti sayur dan daging, dari PPN.

Menurutnya, PPN terhadap bahan pangan baru bakal dikenakan apabila bahan pangan itu dibeli dan diolah di restoran.

Sebelumnya, Ketua Komite Keuangan Senat Sherwin Gatchalian menyatakan bakal mengajukan kembali pengenaan pajak kekayaan. Menurutnya, pajak kekayaan ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak.

Sementara itu, Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengusulkan kenaikan tarif dan perluasan objek PPnBM. Usulan ini utamanya menyasar barang mewah nonesensial yang banyak dikonsumsi kelompok kaya seperti mobil, pakaian, dan tas mewah.

Tujuan kenaikan tarif dan perluasan objek PPnBM ini sama dengan pajak kekayaan ialah untuk lebih memberikan rasa keadilan di antara masyarakat. Terlebih, barang-barang mewah masih tetap diminati masyarakat meski harganya mahal. (rig)