Pakai API, DJP Hubungkan Coretax dengan Entitas Luar Kemenkeu

"Kalau sekarang belum seragam. Ada data bug, ada yang pakai PI. Nanti semuanya terhubung pakai API supaya otomatis, lebih secure," katanya, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

Iwan mengatakan DJP terus mempersiapkan keterhubungan coretax administration system dengan sistem entitas, terutama yang berasal dari luar Kemenkeu. Sejauh ini, DJP sedang mengembangkan interoperabilitas dengan 89 entitas, dan bakal terus bertambah.

Dia menjelaskan DJP memang ingin menstandardisasi data dan informasi yang dipertukarkan dengan entitas lain. Selain soal penggunaan API, data yang dipertukarkan juga diharapkan lebih seragam.

Penyeragaman data dan informasi tersebut misalnya dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada wajib pajak orang pribadi. Kemudian, struktur data yang disampaikan juga diatur, seperti jumlah angka dalam suatu kolom.

"Kalau datanya sembarangan kan stuck juga. Misal harus berapa digit," ujarnya.

Pengembangan coretax administration system telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Nantinya, akan 21 proses bisnis yang diperbarui seiring dengan implementasi coretax administration system meliputi pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, serta pengelolaan SPT.

Selanjutnya, ada pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, taxpayer account management (TAM), compliance risk management (CRM), pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management.

Coretax administration system rencananya mulai digunakan pada Januari 2024. Sistem tersebut bakal menggantikan sistem yang lama, yakni SIDJP. (sap)