Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

“Siapkan juga data-data yang dibutuhkan sebelum melakukan pemberitahuan,” tulis DJP dalam unggahannya di Twitter, Jumat (14/1/2022).

Adapun data yang perlu disiapkan untuk verifikasi antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, email yang terdaftar di DJP, serta nomor telepon/HP yang terdaftar di DJP.

Dalam PMK 54/2021, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu diperbolehkan untuk melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Wajib pajak ini dapat melakukan pencatatan sejak awal tahun pajak berlakunya PMK 54/2021.

Hal ini berbeda untuk kelompok wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Wajib pajak ini melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak

Kelompok ini harus menyampaikan pemberitahuan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak yang akan menggunakan NPPN tidak menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 bulan, wajib pajak tersebut dianggap memilih menggunakan pembukuan.

Jika wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan NPPN tapi belum menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN, otoritas akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Simak ‘Pakai NPPN? AR Teliti Penyampaian Pemberitahuan dari Wajib Pajak’. (kaw)

Selamat pagi, #KawanPajak.

Bagi #KawanPajak yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan harus menyampaikan pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/NPPN kepada DJP.

-Sebuah Utas- pic.twitter.com/Sy9Jr3fbKE

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

— #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) January 14, 2022