Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Partai Oposisi Jepang Satukan Suara Tolak Kenaikan Tarif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Partai Oposisi Jepang Satukan Suara Tolak Kenaikan Tarif Pajak

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews - Partai-partai oposisi di Jepang menyatukan suara untuk menolak usulan kenaikan tarif pajak oleh Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai salah satu upaya dalam mendanai belanja pertahanan.

Dua perwakilan partai oposisi Jun Azumi dari Constitutional Democratic Party (CDP) dan Keiji Kokuta dari Japanese Communist Party (JCP) telah bertemu untuk menyatukan pandangan terkait kebijakan pajak tersebut.

"Partai-partai oposisi telah berkumpul untuk menyatukan ketidaksetujuan mereka terhadap kenaikan pajak yang direncanakan oleh Kishida," katanya seperti dikutip dari mainichi.jp, dikutip pada Minggu (22/1/2023).

Baca Juga: Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Parlemen Jepang akan menggelar rapat paripurna pada 23 Januari 2023. Nanti, partai-partai oposisi akan menyampaikan penolakan atas kenaikan tarif dalam rapat tersebut. Selain CDP dan JCP, Japan Innovation Party (Ishin) juga menolak kenaikan tarif yang direncanakan Kishida.

Menurut partai-partai oposisi, kenaikan pajak yang diusung Kishida dan partainya, yaitu Liberal Democratic Party (LDP), belum sempat dibahas di parlemen.

Sementara itu, LDP bersama koalisinya, Komeito, berencana meningkatkan tarif PPh badan dan cukai rokok guna mengumpulkan tambahan penerimaan pajak senilai JPY1 triliun per tahun.

Baca Juga: Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Tambahan penerimaan pajak akan digunakan untuk mendanai peningkatan belanja pertahanan dari sebesar 1% dari PDB menjadi 2% dari PDB mulai tahun anggaran 2023 hingga 2027.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Kyodo News menunjukkan mayoritas publik Jepang menolak rencana kenaikan tarif pajak. Sebanyak 64,9% responden tidak merestui kenaikan tarif dan sebanyak 53,6% dari responden menyatakan kenaikan belanja pertahanan yang direncanakan oleh pemerintah adalah kebijakan yang tidak diperlukan.

Sejalan dengan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kishida juga menurun. Sebanyak 51,1% dari responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jepang di bawah kepemimpinan Kishida. (rig)

Baca Juga: Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jepang, pajak, pajak internasional, tarif pajak, PM Fumio Kishida, belanja pertahanan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mahasiswa dan Belum Bekerja, Perlukah Ikut Pemadanan NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 09:00 WIB
KABUPATEN KENDAL

Dorong Wajib Pajak Bayar Tunggakan, Pemda Adakan Pemutihan PBB

Kamis, 04 Juli 2024 | 08:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

E-Faktur Belum Pakai NPWP 16 Digit, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

berita pilihan

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KABUPATEN BREBES

Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen