Pembebasan Batasan Impor Kiriman PMI Berlaku Surut Sejak Akhir 2023

"Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, kebijakan dan pengaturan impor atas barang kiriman pekerja migran Indonesia ... berlaku surut sejak tanggal 11 Desember 2023," bunyi Pasal 71 Permendag 7/2024, dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Melalui Permendag 7/2024, ketentuan pada Pasal 34 telah diubah dari peraturan yang lama. Impor barang kiriman PMI, barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang pindahan WNI dan WNA, serta barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos kini dapat dilakukan terhadap barang bebas impor dan/atau barang yang dibatasi impor.

Impor tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Barang-barang tersebut pun dapat diimpor dalam keadaan baru dan/atau keadaan tidak baru.

Mengenai impor barang pindahan WNI dan WNA, tidak dapat dilakukan untuk kendaraan bermotor.

Impor barang kiriman PMI, barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang pindahan WNI dan WNA, serta barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos akan dikecualikan dari pemenuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka pengenal impor (API).

Dalam hal impor ini dilakukan atas barang yang dibatasi impornya, impor akan dikecualikan dari perizinan berusaha di bidang impor; verifikasi atau penelusuran teknis; dan/atau ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan sejalan dengan penerbitan Permendag 7/2024, atas barang bawaan pribadi penumpang tidak akan diatur lagi batasan jenis, jumlah, dan kondisi barangnya, kecuali untuk barang yang dilarang dan barang berbahaya. Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang bawaan tersebut hanya akan mengacu pada PMK 203/2017.

Beberapa komoditas yang sempat dibatasi melalui Permendag 36/2023 antara lain alas kaki yang dibatasi sebanyak 2 pasang per penumpang, tas dibatasi 2 buah per penumpang, barang tekstil jadi lainnya dibatasi 5 buah per penumpang, barang elektronik dibatasi 5 unit dengan total nilai maksimal FOB US$1.500 per penumpang, dan telepon seluler dibatasi 2 unit per penumpang dalam setahun.

Dengan dihapuskannya batasan dimaksud, barang bawaan dikenai bea masuk sebesar 10% dan pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya melebihi FOB US$500 per penumpang.

Adapun pajak yang dikenakan antara lain PPN sebesar 11% dan PPh Pasal 22 impor sebesar 0,5% hingga 10%. Dalam hal penumpang tidak memiliki NPWP, PPh Pasal 22 impor yang dikenakan adalah sebesar 1% hingga 20%. (sap)