Pemerintah Bakal Naikkan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Banggar DPR

"Pemerintah harus berhati-hati atas rencana kebijakan tersebut. Pada 2022, pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%. Dalam waktu tak berselang lama, PPN akan dinaikkan lagi, saya kira ini jalan pintas untuk menaikkan perpajakan," katanya, dikutip pada Minggu (17/3/2024).

Said menuturkan UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan ataupun menurunkan tarif PPN. Namun demikian, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangan tersebut.

Ketimbang menaikkan tarif PPN, pemerintah seyogianya mendorong reformasi pajak secara menyeluruh, seperti membenahi administrasi data perpajakan, memperluas basis pajak, dan mendorong formalisasi perekonomian.

"Kenapa hal-hal seperti tidak lebih diutamakan, ketimbang menaikkan PPN," tutur Said.

Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% sudah tercantum dalam UU PPN s.t.d.t.d UU HPP. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% lalu menjadi sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 sesungguhnya merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

"Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Meski naik, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

"Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) UU PPN.

UU PPN mengatur pembahasan perubahan tarif PPN dilakukan oleh pemerintah bersama DPR pada saat penyusunan RAPBN. (rig)