Pemerintah Proyeksikan Rasio Perpajakan pada 2026 Maksimal 10,7 Persen

"Dalam jangka menengah, PPh serta PPN dan PPnBM masih akan menjadi 2 penyumbang terbesar dari penerimaan perpajakan," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2023, dikutip pada Minggu (21/8/2022).

PPN dan PPnBM diproyeksikan akan terus bertumbuh seiring dengan konsumsi dan peningkatan tarif PPN. Perlu diingat, tarif PPN juga akan ditingkatkan lagi dari 11% menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Penerimaan dari PBB-P3 juga diproyeksikan bertumbuh seiring dengan penambahan objek pajak, pengembangan wilayah kerja, pengembangan lapangan onstream, dan harga Indonesia Crude Price (ICP) yang diasumsikan relatif stabil.

Begitu juga dengan penerimaan dari jenis-jenis pajak lainnya, seperti meterai, yang akan mengalami peningkatan seiring dengan besarnya transaksi digital dan perekatan meterai elektronik atas dokumen-dokumen transaksi tersebut.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan penerimaan dari kepabeanan dan cukai akan mencapai 1,5% sampai dengan 1,6% dari PDB pada 2026. Setoran cukai juga diperkirakan tetap memberikan kontribusi besar.

Penerimaan cukai diproyeksikan tumbuh seiring dengan kenaikan tarif dan juga penambahan barang kena cukai (BKC) baru guna mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Sebagai informasi, rasio perpajakan pada 2022 diperkirakan mencapai 9,99% dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.924,9 triliun. Target rasio tersebut lebih baik dibandingkan dengan rasio perpajakan prapandemi sebesar 9,77%.

Meski demikian, rasio perpajakan pada 2023 diperkirakan hanya sebesar 9,61% dengan penerimaan perpajakan senilai Rp2.016,9 triliun. Penurunan rasio perpajakan dilandasi asumsi tidak berulangnya windfall profit dari komoditas pada tahun depan. (rig)