Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Siapkan Rp47,78 Triliun untuk Subsidi Bunga KUR di 2024

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Siapkan Rp47,78 Triliun untuk Subsidi Bunga KUR di 2024

Seorang pekerja mengemas kopi bubuk di salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (15/12/2023). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) hingga awal desember sebesar 78,17 persen atau Rp232,16 triliun dari target Rp297 triliun untuk disalurkan kepada 4,15 juta debitur pada tahun 2023. ANTARA FOTO/Ampelsa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan Rp47,78 triliun untuk subsidi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya mengakselerasi penyaluran KUR sebagai salah satu strategi menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, program KUR kini telah menjadi pintu masuk UMKM dalam ekosistem keuangan formal.

"Penyaluran KUR tahun 2024 diproyeksikan dapat mencapai Rp300 triliun dengan plafon KUR yang telah didistribusikan kepada 43 penyalur KUR aktif sebesar Rp280,48 triliun," katanya, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Airlangga mengatakan jumlah debitur KUR baru diharapkan dapat bertambah sebanyak 1,8 juta orang dan debitur KUR eksisting yang bergraduasi mencapai 1,4 juta orang. Jumlah penyaluran KUR pada 2024 ini menyesuaikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR (SBSM) 2024 dengan target penyelesaian seluruh carry over tagihan pada tahun 2024.

Terkait dengan sisa plafon KUR 2024 yang belum didistribusikan senilai Rp19,5 triliun, akan digunakan sebagai cadangan kebutuhan penyaluran Kredit Usaha Alsintan 2024 dan cadangan peningkatan penyaluran KUR bagi penyalur KUR yang masih memiliki potensi penambahan plafon KUR pada semester II/2024.

Dia kemudian mendorong peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah pada setiap tahap pembentukan kebijakan serta pelaksanaan dan evaluasi program KUR. Hal itu diperlukan untuk menjaga kualitas proses dan output program KUR sehingga sejalan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Baca Juga: Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

"Pemerintah mendorong pemanfaatan program pemberdayaan UMKM demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan membuka akses lapangan kerja yang lebih masif melalui penciptaan wirausaha baru," ujarnya.

Hingga 26 Desember 2023,KUR telah disalurkan senilai Rp255,8 triliun kepada 4,57 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga pada level 2,03%, di bawah rata-rata NPL gross nasional sebesar 2,42%.

Kualitas penyaluran KUR juga dinilai meningkat, karena porsi debitur KUR baru hingga 31 Agustus 2023 meningkat menjadi 70% dari total debitur KUR pada 2023. Selain itu, sebanyak 53% debitur KUR pada 2023 juga merupakan debitur yang naik kelas pembiayaan (debitur graduasi).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut pemerintah akan terus mendorong percepatan penyaluran KUR untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Langkah yang dilaksanakan antara lain penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, serta melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR juga terus dimutakhirkan. Direncanakan pada 2024, beberapa fitur pada SIKP akan ditingkatkan seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan fiskal, APBN, kredit usaha rakyat, KUR, suku bunga

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Harga Minyak Mentah RI di RAPBN 2025 Disepakati 80-85 Dolar AS/Barel

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

Jum'at, 21 Juni 2024 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP Tak Lapor SPT Tahunan Hingga Batas Perpanjangan, Bisa Diperiksa

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan sebesar 6,25 Persen

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama