Pemerintah Sosialisasikan Insentif Kegiatan Vokasi ke Pengusaha

“Dukungan kebijakan fiskal dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi,” katanya dalam acara bertajuk 'Pemagangan dan Sosialisasi Insentif Pajak untuk Mendukung Vokasi', Selasa (22/10/2019).

Dia memaparkan jumlah pengangguran pada saat ini banyak yang berasal dari masyarakat dengan latar belakang pendidikan vokasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi sangat strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kebijakan fiskal yang mendukung kegitan vokasi, sambung Syarief, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Langkah otoritas memberikan insentif diharapkan dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja dan hasil produksi.

Produksi yang meningkat secara langsung dan tidak langsung akan mengerek penerimaan negara baik dari perpajakan dan bukan pajak. Oleh karena itu, insentif menjadi bagian dalam upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha.

“Pokok utama perbaikan kualitas SDM tentu harus dari sistem pendidikan. Namun, kalau dari sana tidak berjalan efektif maka pemerintah gunakan fasilitas perpajakan untuk mengundang masuk swasta dalam kegiatan pemagangan dan pembelajaran vokasi,” ungkapnya.

Sosialisasi ini akan berlangsung hingga Rabu (23/10/2019). Sosialisasi akan dihelat secara terpisah berdasarkan jenis industri yang geluti oleh pengusaha. Terdapat lima kategori utama industri, yaitu sektor pariwisata, manufaktur, agribisnis, kesehatan, dan ekonomi digital.

Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Untuk kegiatan vokasi, otoritas fiskal sudah merilis petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM.

Adapun untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan fasilitas fiskal serupa. Pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)