Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penduduk Miskin Melonjak, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Kekayaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Penduduk Miskin Melonjak, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Kekayaan

Ilustrasi.

WARSAWA, DDTCNews – Zimbabwe Fight Inequality Alliance (LSM) menuntut penerapan pajak kekayaan kepada Pemerintah Zimbabwe sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

Juru Bicara Zimbabwe Fight Inequality Alliance Janet Zhou mengatakan sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat telah menyerukan isu ini selama sepekan. Ini dilakukan untuk memberi tekanan kepada pemerintah untuk menerapkan pajak bagi orang terkaya di negara itu.

“Kami menyerukan pengenalan dan penerapan pajak kekayaan untuk memfasilitasi redistribusi kekayaan dari orang-orang yang memiliki terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan mayoritas yang menderita,” katanya, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Seperti dilansir allafrica.com, Zhou menjelaskan kemiskinan di Zimbabwe telah meningkat secara drastis. Menurutnya, terdapat 7,9 juta penduduk Zimbabwe sudah berada di bawah garis kemiskinan yang ekstrem.

Sementara itu, penduduk yang termasuk golongan orang kaya, elit politik, dan pengusaha mencatat peningkatan kekayaan yang luar biasa. Namun, lanjut Zhou, peningkatan kekayaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan transfer publik secara ilegal.

“Anehnya, orang kaya, elit politik dan perusahaan kaya mencatat peningkatan luar biasa dalam kekayaan dan aset yang sayangnya berasal dari transfer publik ilegal ke tangan segelintir orang," tutur Zhou.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zhou bertepatan dengan hari peringatan Pekan Aksi Global Menentang Ketimpangan yang dimulai sejak 15 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Zhou menekankan pentingnya pengenalan pajak orang kaya.

Dia juga mengusulkan pemerintah memperkenalkan windfall tax Covid-19 terhadap perusahaan dan individu yang menghasilkan keuntungan fenomenal sejak 2020. Nanti, penerimaan pajak dialokasikan untuk menghadapi kasus kemiskinan. (vallen/rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : zimbabwe, pajak, pajak internasional, kemiskinan, pajak kekayaan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama