Perubahan Lanskap Global dan Era Keterbukaan Informasi

Menurutnya, terdapat empat variabel yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu globalisasi, underground economy, digitalisasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia.

“Keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap lingkungan pajak secara global,” kata John yang juga alumni SMA St Louis Surabaya tahun 1984.

Dinamika lingkungan pajak secara global menimbulkan persoalan asimetri informasi yang kini dialami oleh otoritas pajak di banyak negara atau yurisdiksi. Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama dan kolaborasi internasional.

John memaparkan lahirnya standar pajak global seperti Common Reporting Standard (CRS) yang merupakan standar untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan BEPS Action Deliverablesyang merupakan standar global untuk mencegah praktik profit shifting, adalah wujud dari konsensus dan komitmen global untuk mendorong keterbukaan untuk tujuan pajak.

Lebih lanjut, di Indonesia sendiri, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2017 kemudian ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2017 yang mengatur akses informasi keuangan untuk tujuan pajak dimaksudkan untuk mengadopsi CRS ke dalam regulasi domestik di Indonesia.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 sttd Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.03/2018 merupakan aturan pelaksanaannya. Dengan terbitnya regulasi primer dan sekunder tersebut, era keterbukaan informasi untuk tujuan pajak mulai bergulir pada tahun 2018.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar FEB Universitas Indonesia Linda Gani menambahkan saat ini diperlukan rasa kesadaran dan kepedulian setiap insan masyarakat untuk memenuhi kewajiban maupun haknya di bidang perpajakan secara benar sesuai ketentuan.

Terlebih di era transparansi ini sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kewajiban pajaknya. "Sudah saatnya kita membenahi kewajiban pajak dengan benar," imbuh Linda yang merupakan alumni SMA St Louis Surabaya tahun 1981. (Amu)