Petugas Pajak Beri Penjelasan Soal Aturan PPN KMS dan Kendaraan Bekas

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, serta keadilan dalam PPN KMS, pemerintah merilis PMK 61/2022,” tutur Mila selaku narasumber dari KPP Madya Dua Semarang dikutip dari laman DJP, Kamis (7/7/2022).

Setelah menjelaskan latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2022 tersebut, Mila menjelaskan tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas KMS sesuai dengan ketentuan terbaru.

Sementara itu, penyuluh dari KPP Madya Dua Semarang Naela menjelaskan ketentuan tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas berdasarkan PMK No. 65/2022. Berdasarkan aturan baru tersebut, PPN kendaraan bermotor bekas dipatok sebesar 1,1% dari harga jual.

“Pengusaha Kena Pajak yang wajib menerapkan ketentuan sesuai PMK 65/2022 ialah pedagang yang melakukan kegiatan usaha penyerahan kendaraan motor bekas di mana PKP tersebut menghitung PPN yang terutang dengan besaran tertentu dengan tarif 1,1% dari harga jual kendaraan,” tuturnya.

Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Ada juga, sesi pengisian post-test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan pengisian kuesioner sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk melihat contoh penghitungan PPN atas KMS, simak “Begini Contoh Penghitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri”. Untuk contoh penghitungan PPN atas kendaraan bekas, simak "Catat! PPN Kendaraan Bekas 1,1% dari Harga Jual, Simak Hitungannya”. (rig)