Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

PKL di Kota Tua Tunggak Retribusi Rp300 Juta

A+
A-
0
A+
A-
0
PKL di Kota Tua Tunggak Retribusi Rp300 Juta

JAKARTA, DDTCNews – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kota Tua menunggak retribusi hingga mencapai Rp300 juta. Jumlah tersebut merupakan kumulasi dari pertengahan tahun 2015 lalu.

Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat Sonar Sinurat mengatakan dari data yang dimiliki terdapat 415 PKL yang seharusnya berdagang di lokasi sementara tersebut. Namun nyatanya hanya ada 382 PKL yang masih berdagang di sana.

“Angka Rp300 juta tersebut merupakan akumulasi dari retribusi sebesar Rp 3.000 per harinya untuk setiap PKL,” ujarnya, Kamis (15/9).

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Munculnya tunggakan di Kota Tua tersebut, tak lepas dari sistem autodebit yang terhenti setelah para PKL tidak lagi menyetorkan uangnya melalui Jak-Card (bank DKI). “Setelah itu, mereka akan menjadi sia-sia, sekalipun menyetorkan uang, namun retribusi tidak akan ditarik,” kata Sonar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas KUMKMP bersama dengan Bank DKI akan melakukan jemput bola melalui ‎sistem baru 'house to house'. Sistem ini akan menghapus sistem sebelumnya yang dilakukan 'name by name, addres by addres'.

“Kalo sudah begini, akan terlihat siapa yang belum bayar. Jika tidak kunjung dibayar, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan PKL tersebut,” tegasnya.

Baca Juga: Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen

Mengenai soal retribusi yang terbengkalai, seperti dilansir dalam beritajakarta.com, salah seorang PKL Maryati mengaku dirinya rutin melakukan penyetoran uang melalui rekening bank DKI. Namun, karena dalam beberapa bulan terakhir pihaknya tak lagi menyetor, maka sistem itu pun berhenti.

"Saya tidak paham harus gimana, tapi kita tetap setor kok," tutupnya sembari menunjukan buku tabungan dengan saldo Rp 800 ribu. (Amu)

Baca Juga: MK Lanjutkan Judicial Review Atas Tarif Pajak Hiburan Pekan Depan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, retribusi usaha, pedagang kaki lima

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 17:36 WIB
KOTA PALEMBANG

Optimalkan Setoran Pajak Daerah, Pemkot Kerja Sama dengan Kejaksaan

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan