PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

PPN DTP ini diberikan atas impor keras koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor/menggunakan importir. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif ini diberikan karena kondisi industri media cetak yang tertekan. “Di samping itu, ini sehubungan dengan meningkatnya media online, termasuk yang dari luar negeri,” ujarnya.

Insentif ini tentu disambut hangat oleh insan pers di Indonesia. Maklum, sudah sejak lama para pekerja pers menuntut pembebasan PPN kertas koran dan majalah. Bahkan, setiap ada pertemuan dengan Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan, usulan tersebut hampir selalu disampaikan.

Serikat Perusahaan Surat Kabar—sebelum berganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers—juga sudah menyampaikan usulan tersebut sejak puluhan tahun silam. Organisasi yang berdiri setahun setelah Indonesia merdeka ini seperti tak pernah bosan mengusulkan pembebasan PPN itu.

Wartawan senior Parni Hadi, ketika menjadi moderator pertemuan pemimpin redaksi media massa dengan Dirjen Pajak Darmin Nasution pada 2007, juga menyampaikan usulan tersebut. Saat itu, ia mengatakan hanya 30% pers di Indonesia yang sehat. “Sisanya hidup segan mati tak mau.” katanya.

Memang, tuntutan tersebut hingga kini belum dipenuhi. PPN kertas koran/majalah tidak dibebaskan seperti yang diminta, tetapi menjadi ditanggung pemerintah. Ini langkah yang taktis, karena itu berarti PPN-nya masih ada, sehingga produsen kertas di hulu tetap bisa mengajukan restitusi.

Dari sisi operasional, relaksasi tersebut sangat membantu perusahaan penerbit koran dan majalah dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Beban belanja kertas bagi perusahaan pers mencapai 30%-50% dari biaya produksi. Karena itu, peran PPN DTP kertas koran/majalah ini signifikan.

Dengan relaksasi tersebut diharapkan perusahaan pers bisa bertahan, dan menjadi pilar demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tentu prihatin, ketika hari-hari ini mendengar ada media massa cetak yang—selain makin terpepet oleh media online—mem-PHK wartawannya.

Namun, meski relaksasi itu bisa meringankan kinerja perusahaan pers, insentif ini praktis tidak cukup kuat membantu memperbesar margin bisnis perusahaan. Marginnya tetap tipis. Apalagi pada masa pandemi ini. Iklan menurun, sirkulasi menurun, aktivitas offprint juga berkurang drastis.

Sayup-sayup kita juga mendengar bank-bank di Indonesia sudah memasukkan perusahaan pers ke dalam sunset industry. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi sudah semakin tidak terbendung. Media online, media sosial, video streaming, adalah ‘lawan berat’ bagi media cetak sekarang.

Itu berarti, media cetak kian kehilangan pembaca, aset terpentingnya. Imbasnya, wartawan jaman now seperti kehilangan kebanggaan profesi, yang kuat tertanam di benak wartawan jaman old. Narasumber yang dulu harus menggelar konferensi, kini juga cukup mengumumkan rilis di media sosial.

Perkembangan ini tentu perlu direspons bijak. PPN kertas koran/majalah ditanggung pemerintah tidak cukup menyelesaikan permasalahan itu, yang sudah mendera 5 tahun terakhir ini. Perlu strategi matang perusahaan media cetak untuk tetap bertahan di tengah badai transformasi teknologi ini.