Proyeksi BI Soal Inflasi 2023 Beda dengan Pemerintah, Seperti Apa?

"Inflasi tahun depan kemungkinan besar di atas 4% tergantung nanti kebijakan mengenai subsidi," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (31/8/2022).

Perry menuturkan inflasi yang berpotensi melampaui 4% ini perlu mendapatkan respons secara cepat oleh tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) serta melalui instrumen fiskal dan moneter.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan perlu ada strategi dan kebijakan yang tepat sehingga inflasi yang diasumsikan sebesar 3,3% pada RAPBN 2023 bisa benar-benar tercapai.

"Kami sangat berharap kesepakatan kita ini adalah suatu hal yang bisa tercapai. Bukan hanya angka-angka yang tidak sampai enggak masalah, lewat juga tidak masalah," tuturnya.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Amir, penyumbang terbesar inflasi di daerah ternyata bersumber dari komoditas cabai-cabaian, rokok kretek, ikan tongkol, sampai dengan angkutan udara.

Menurutnya, harga dari komoditas-komoditas tersebut sebenarnya bisa dikendalikan jika penawaran dan permintaan bisa diseimbangkan.

"Kalau cabai merah biasanya panen di mana, kekurangan di mana, artinya masalah mobilisasi saja," ujar Amir.

Untuk diketahui, pada RAPBN 2023, pemerintah berencana mengucurkan anggaran subsidi energi dan kompensasi hingga Rp336,7 triliun, atau lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pada tahun ini yang mencapai Rp502,4 triliun.

Anggaran yang lebih rendah ini ini dilatarbelakangi oleh asumsi harga ICP yang turun dari US$100 per barel pada tahun ini menjadi US$90 per barel pada RAPBN 2023. Meski demikian, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi ke depan. (rig)