PSAK 66 dan PSAK 74 Berlaku di 2025, KAPj IAI Siapkan Panduannya

"Ke depannya nanti akan ada PSAK yang berlaku 2025, yakni PSAK 66 dan 74. Ini yang akan kami godok lagi ke depannya dan akan dibuatkan buku panduan lagi. Karena ini bisa menimbulkan cukup banyak gejolak, terutama yang asuransi. Terus yang joint arrangement tentang joint venture dan lainnya," kata Christine dalam Simposium Nasional Perpajakan IX yang digelar oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dikutip pada Senin (4/12/2023).

Sebagai informasi, PSAK 66 berisi tentang pengaturan bersama. Contoh yang disampaikan dalam PSAK 66 merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IFRS 11 Joint Arrangements.

Sementara itu, PSAK 74 berisi tentang kontrak asuransi. Penerapan PSAK 74 sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK menyatakan bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan. Sementara itu, Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan melalui keputusan presiden.

Selama ini KPAj IAI sudah menerbitkan panduan untuk implementasi beberapa PSAK, yakni PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Panduan yang diterbitkan pada 2022 lalu oleh IAI telah mempertimbangkan SAK dan ketentuan perpajakan.

Perlu diingat lagi, PSAK 71 berisi tentang instrumen keuangan. Beberapa isu krusial yang tercakup adalah pengakuan dan penghapusan aset keuangan, pendapatan bunga kredit bermasalah (nonperforming loan), dan restrukturisasi dan hapus buku kredit bermasalah.

Sementara itu, PSAK 72 berisi tentang pengakuan pendapatan kontrak pelanggan. Beberapa isu yang krusial adalah konsesi harga implisit, penilaian kembali kriteria untuk mengidentifikasi kontrak, dan janji implisit atau eksplisit dalam kontrak.

Kemudian, PSAK 73 berisi tentang sewa. Beberapa isu krusial yang tercakup adalah identifikasi sewa, saat terutangnya PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh, dan dampak PSAK 73 terhadap peraturan pajak lainnya terutama perbandingan antara utang dan modal perusahaan. (sap)