Punya Usaha Perparkiran? Begini Aspek-Aspek Perpajakannya

“[Bila dikategorikan sebagai persewaan tanah dan atau bangunan] bisa dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10%. Apabila masih ragu silakan minta penegasan di KPP terdaftar,” kata Kring Pajak di media sosial, Kamis (16/5/2024).

Namun, apabila penghasilan yang diterima oleh pengelola parkir berasal dari jasa pengelolaan parkir yang diberikan oleh penyedia tempat parkir maka wajib dipotong PPh Final Pasal 23. Untuk jasa pengelola parkir, berlaku tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%.

Mengenai perparkiran ini, terdapat jenis pajak lainnya yang juga dapat melekat pada jasa tersebut, yaitu PPN atas jasa pengelolaan tempat parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2022. Simak juga Panduan Pajak soal Pajak Parkir.

Berikut contoh penghitungan PPh Pasal 23 dan PPN:
PT Aze merupakan perusahaan yang menyediakan tempat parkir. PT Aze bekerja sama dengan PT Lancar sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pengelola parkir. Tempat parkir yang disediakan oleh PT Aze sepenuhnya dikelola oleh PT Lancar.

PT Lancar mendapatkan penghasilan sebesar Rp35.000.000 dari PT Aze atas jasa yang diberikan untuk pengelolaan parkir. Atas penghasilan tersebut, PT Aze memotong penghasilan yang diterima oleh PT Lancar berapa PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.

Maka perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN sebagai berikut:

PPh Pasal 23 = 2% x Rp35.000.000

= Rp700.000

PPN = 11% x Rp35.000.000

= Rp3.850.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Aze wajib memotong pajak PPh Pasal 23 atas jasa pengelola parkir sebesar Rp700.000 serta PT Lancar memungut PPN sebesar Rp3.850.000.

Selain itu, terdapat jasa perparkiran yang tidak dikenai PPN, tetapi menjadi objek pajak daerah, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemda dapat menetapkan tarif pajak parkir paling besar 10%, lebih rendah ketimbang sebelumnya pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) maksimal 30%. (rig)