RI Bebaskan Lagi MEG dan Bahan Baku Plastik dari Pembatasan Impor

"Perubahan kebijakan ini diperlukan karena industri sejenis di dalam negeri penghasil bahan baku tersebut belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya, dikutip pada Senin (11/3/2024).

MEG merupakan produk petrokimia yang biasa digunakan untuk bahan baku cat, resin, solvent, dan poliester. Bersama 11 pos tarif bahan baku plastik, MEG semula diatur terkena pembatasan impor dalam Permendag 36/2023.

Namun melalui Permendag 3/2024, pemerintah kini kembali membebaskan kedua komoditas tersebut dari ketentuan pembatasan impor. Permendag 3/2024 ini diterbitkan sebelum Permendag 36/2023 mulai berlaku pada 10 Maret 2024.

Arif mengatakan Permendag 3/2024 diterbitkan setelah Kemendag menerima masukan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta beberapa asosiasi pelaku usaha antara lainnya. Pengusaha menyampaikan pengaturan impor komoditas MEG dan bahan baku plastik akan berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri pengguna bahan baku tersebut.

Hal itu dapat terjadi dikarenakan saat ini industri di Indonesia berada dalam posisi kekurangan pasokan (shortage) dan sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari impor.

Kemendag pun menindaklanjuti masukan tersebut dengan membahas bersama kementerian dan lembaga lainnya di bawah dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri pada 28 Februari 2024, disepakati untuk merevisi Permendag 36/2023.

"Dengan adanya pembebasan ini, kami harap industri pengguna komoditas bahan baku plastik dan komoditas MEG terbantu untuk mendapatkan bahan baku," ujarnya.

Pemerintah menerbitkan Permendag 36/2023 s.t.d.d Permendag 3/2024 salah satunya untuk mengatur pengetatan pengawasan impor terhadap sejumlah komoditas. Pengetatan pengawasan impor dilakukan dengan mengembalikan pengawasan dari post-border menjadi border.

Pengawasan border dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), sedangkan pengawasan post-border dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag. (sap)