Ribuan WP Sulit Ditemukan, PBB Tidak Optimal

“Masih ada sekitar 20% (wajib pajak belum teridentifikasi). Apa lagi bagi wajib pajak yang berada di luar DIY. Pokoknya mereka yang masih belum diketahui rimbanya itu banyak sekali,” katanya, Rabu (7/2).

Wahyu menjelaskan bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di Sleman, Kecamatan Depok merupakan salah satu daerah yang paling sulit dilakukan identifikasi. Hal ini tidak lain karena harga tanah di Depok lebih tinggi dari wilayah lain di Kabupaten Sleman. Hal ini berimplikasi pada banyaknya pemilik aset yang bukan warga setempat.

“Penagihannya susah karena tidak tahu yang mau ditagih siapa. Saya saja yang di kabupaten tidak tahu, dan Pak Dukuh yang punya wilayah itu juga ada yang tidak tahu. Karena kadang-kadang pemilik itu tidak melaporkan ke Kepala Dukuh,” keluhnya dilansir Solo Pos.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejumlah langkah akan ditempuh. Salah satunya adalah melakukan koordinasi intensif dengan perangkat desa untuk melakukan indetifikasi dan pencatatan terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di wilayahnya.

Kepala Sub Bidang Pengembangan, BKAD Sleman Tintin Fathonah mengungkapkan kinerja realisasi setoran PBB tahun lalu di Kabupaten Sleman berhasil memenuhi ekspektasi sebesar Rp70,9 miliar. Adapun target setoran PBB tahun ini dinaikkan menjadi Rp72 miliar.

“Sampai dengan akhir Januari 2018 kemarin sudah terealisasi Rp2,7 miliar atau baru 3% dari yang ditargetkan,” katanya.