Sampaikan Surat Pernyataan, WP OP UMKM Bisa Bebas Pemotongan PPh Final

"Pemotong atau pemungut PPh…tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu…atas transaksi…penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500 juta," bunyi Pasal 8 ayat (2) PMK 164/2023, dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Agar tidak dikenai pemotongan/pemungutan, wajib pajak orang pribadi UMKM harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan peredaran bruto pada saat dilakukan pemotongan/pemungutan belum melebihi Rp500 juta.

Format surat pernyataan bahwa peredaran bruto wajib pajak orang pribadi UMKM belum melebihi Rp500 juta sudah terlampir dalam Lampiran PMK 164/2023. Surat pernyataan ini nantinya berperan sebagai pengganti suket.

Meski tidak memotong/memungut PPh final UMKM ketika bertransaksi dengan wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut, pemotong/pemungut tetap wajib menerbitkan bukti potong/pungut dengan nilai PPh nihil.

Bila wajib pajak orang pribadi UMKM yang menyampaikan surat pernyataan sesungguhnya memiliki peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam 1 tahun pajak maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan sendiri PPh final yang seharusnya dipotong/dipungut sesuai dengan bulan dilakukannya penjualan barang atau penyerahan jasa.

Untuk diperhatikan, PMK 164/2023 telah diundangkan pada 29 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut.

Sebagai informasi, fasilitas omzet Rp500 juta tidak kena pajak telah diberikan sejak 2022 kepada wajib pajak orang pribadi UMKM sesuai dengan UU HPP.

Fasilitas itu berlaku bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya menggunakan skema PPh final UMKM dengan tarif sebesar 0,5%.

Dengan adanya fasilitas tersebut, wajib pajak orang pribadi UMKM membayar PPh final dengan tarif sebesar 0,5% atas bagian omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. (rig)