Sekitar 15.000 WP OP Bakal Dapat Restitusi Pajak Tanpa Diperiksa

"Ini untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan tentu mengurangi administration cost dari sisi kita karena mengurangi beban pemeriksaan yang cukup besar," katanya, dikutip pada Jumat (12/5/2023).

Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dialihkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang lebih potensial.

Bagi wajib pajak, PER-5/PJ/2023 mengurangi compliance cost dan mencegah timbulnya beban pajak yang berlebih di kemudian hari apabila suatu saat DJP melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh restitusi dipercepat tersebut.

Untuk diketahui, PER-5/PJ/2023 merupakan dasar hukum bagi DJP untuk mempercepat restitusi bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta.

Melalui PER-5/PJ/2023, permohonan restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP ataupun Pasal 17D UU KUP yang diajukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta akan langsung diproses berdasarkan Pasal 17D UU KUP.

Dengan Pasal 17D UU KUP, wajib pajak berhak memperoleh restitusi atas kelebihan pembayaran tanpa harus melalui proses pemeriksaan. Permohonan restitusi oleh wajib pajak hanya akan diteliti oleh DJP.

Bila suatu saat wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17D diperiksa oleh DJP dan ditemukan adanya kekurangan pembayaran, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.

Wajib pajak hanya dikenai sanksi sebesar suku bunga acuan per bulan ditambah dengan uplift factor sebesar 15% saja. (rig)