Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Semester I, Setoran PAD Kota Ini Capai 53%

A+
A-
0
A+
A-
0
Semester I, Setoran PAD Kota Ini Capai 53%

JAYAPURA, DDTCNews - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura, Provinsi Papua di semester I 2018 mencapai 53% dari target. Sejumlah cara terus dilakukan untuk akselerasi penerimaan hingga akhir tahun.

Wali Kota Jayapura Banhur Tomi Mano mengatakan akan terus mengoptimalisasi PAD. Hal ini merupakan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dan menjadikan PAD sebagai motor pembangunan.

"Saya memperbaiki sistem yang ada di Bapenda, dengan mengubah mindset dan menata kantor serta memperpendek birokrasi pelayanan perizinan," katanya dalam rapat koordinasi pendapatan asli daerah 2018 di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (12/7).

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Menurutnya, perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat menjadi hal yang krusial. Pasalnya, struktur PAD Jayapura banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan ketimbang eksploitasi sumber daya alam.

Lebih lanjut, Benhur mengungkapkan setiap tahun ada tren peningkatan PAD Kota Jayapura. Mulai dari Rp20 miliar hingga menjadi sekarang menyentuh angka Rp186 miliar lebih dan total APBD sebesar Rp1,3 triliun di 2018.

"Peningkatan PAD dari 2013-2017 dalam lima tahun rata-rata 23,19%, di atas rata-rata nasional 9%-12%," ungkap Banhur.

Baca Juga: Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Jayapura Robby K. Awi mengatakan realisasi PAD hingga Juli 2018 mencapai 53,44%. Secara nominal realisasi setoran sebesar Rp99 miliar.

"Kontribusi terbesar PAD 2018, yaitu dari sektor pajak daerah 54,34%. Retribusi 42,85%, lain-lain PAD yang sah 32,85%," terangnya dilansir Pasifik Pos.

Kemudian Robby menjabarkan setoran pajak daerah sektor jasa jadi andalan dalam menggenjot PAD. Seperti setorran pajak hotel yang hingga Juli mencapai Rp10 miliar, pajak reklame sebesar Rp6,3 miliar dan pajak hiburan yang menyetor Rp5,8 miliar ke kas daerah.

Baca Juga: MK Lanjutkan Judicial Review Atas Tarif Pajak Hiburan Pekan Depan

Untuk bisa mencapai target PAD 2018 sebesar Rp186 miliar, sejumlah cara akan ditempuh Bapenda. Mulai dari sosialisasi, perbaikan layanan hingga pengawasan kepada wajib pajak.

"Kami juga mengevaluasi perarutan daerah, intensifikasi pengelolaan PAD, memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan kerja sama," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Dorong Wajib Pajak Bayar Tunggakan, Pemda Adakan Pemutihan PBB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kota jayapura

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 17:36 WIB
KOTA PALEMBANG

Optimalkan Setoran Pajak Daerah, Pemkot Kerja Sama dengan Kejaksaan

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama