Soal Daftar Nominatif Natura, DJP Siapkan SE sebagai Panduannya

"Kami sedang menyiapkan surat edaran, yang sebetulnya lebih ke arah menjelaskan sebagai pedoman bagi kita dan wajib pajak bagaimana memahamkan treatment atau jenis natura yang memiliki treatment tertentu dalam konteks pajak penghasilan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (2/1/2024).

Suryo mengatakan PMK 66/2023 sebetulnya sudah cukup menjelaskan ketentuan natura/kenikmatan sebagai objek pajak. Oleh karena itu, SE yang disiapkan DJP akan bersifat panduan untuk membuat daftar nominatif, yang nantinya dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Melalui PP 55/2022, pemerintah mengatur imbalan berbentuk natura dan kenikmatan kini menjadi objek PPh bagi penerima dan dapat dibiayakan oleh pihak pemberi.

Apabila pegawai atau pemberi jasa menerima imbalan berupa natura, penghasilan bagi penerimanya adalah setara dengan nilai pasar dari natura. Sementara jika imbalan yang diberikan adalah kenikmatan, nilainya setara dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kenikmatan.

Dalam PMK 66/2023 kemudian diatur pemberi kerja mulai berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas imbalan berupa natura/kenikmatan kepada pegawai pada masa pajak Juli 2023. Sementara natura/kenikmatan yang diterima pada masa pajak Januari 2023 hingga Juni 2023, dikecualikan dari pemotongan pajak.

Beleid itu juga menyatakan pemberi imbalan harus melaporkan natura/kenikmatan yang diberikan dalam SPT Tahunan. Pada daftar nominatif, pemberi imbalan perlu mencantumkan seluruh natura/ kenikmatan yang diberikan.

"Kami sedang menyiapkan apa-apa saja yang akan ditambah dalam SE, karena dalam PMK sudah cukup clear. Penjelasan lebih lanjut mungkin akan kita lakukan," ujarnya.

Suryo menambahkan DJP telah membuat frequently asked questions (FAQ) mengenai natura/kenikmatan sebagai objek pajak yang dapat dipelajari wajib pajak. Selain itu apabila masih memiliki pertanyaan, wajib pajak juga dapat menyampaikan kepada otoritas. (sap)