Soal Implementasi 2 Pilar Konsensus Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

“Pilar 1 dan 2 bisa disepakati dan dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada tahun 2023,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Presidensi G-20 Indonesia dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (21/2/2022).

Setelah kedua pilar tersebut disepakati dan dilaksanakan pada 2023, pemantauan (monitoring) dijalankan. Pasalnya, dalam melaksanakan kedua pilar tersebut, terdapat banyak negara yang membutuhkan bantuan technical assistance.

Bantuan tersebut baik mulai dari pembentukan legislasi atau aturan untuk bisa menjalankan kesepakatan hingga kapasitas dari otoritas pajak masing-masing negara. Oleh karena itu, G-20 juga menyepakati adanya dukungan peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang.

“Disepakati akan adanya dukungan untuk penambahan atau peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mengimplementasikan2 pilar itu secara sesuai dengan kesepakatan waktu yang disebut sangat ambisius, yaitu tahun 2023,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, G-20 juga akan membuat berbagai langkah, seperti simposium pada level menteri, dalam rangka membahas capacity building dan pelaksanaan dari 2 pilar secara konsisten. Pasalnya Pilar 1 selama ini menjadi pembahasan yang cukup menegangkan.

Adapun pilar 2 mengenai pajak minimum global ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara. Pasalnya, ada kemungkinan terjadi upaya penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

“Bagaimana semua negara bisa bersama-sama menghindari langkah-langkah yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk menghindari perpajakan dengan langkah pilar kedua, yaitu memberlakukan global minimum taxation dan juga kerangka kerja sama,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)