SPOP Tidak Dikembalikan, Objek PBB WP Badan Ini Diteliti Petugas Pajak

"Alasan dilakukannya penelitian PBB karena wajib pajak tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun 2021 dan 2022," katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (15/11/2022).

Dalam penelitian tersebut, lanjut Ridwan, otoritas pajak juga menemukan adanya ketidaksesuaian luas izin usaha pertambangan (IUP), hak guna usaha (HGU), SPOP, dan luas per jenis areal. Selain itu, ada tanaman yang tidak dilaporkan, yaitu Aren.

Setelah itu, pegawai pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai pengenaan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 mengenai pengenaan terhadap areal yang dikuasai/dimanfaatkan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menambah klasifikasi objek pajak untuk pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) menjadi 6 sektor dari sebelumnya 4 sektor seiring dengan diterbitkannya PMK 186/2019.

Enam sektor tersebut antara lain sektor perkebunan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya.

Dahulu, objek PBB-P3 hanya ada empat, yaitu objek pajak PBB migas, panas bumi, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, dan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan panas bumi.

Lebih lanjut, melalui PMK 186/2019, pemerintah memberikan perincian atas cakupan wilayah untuk setiap sektor. Selain itu, dalam beleid tersebut, pemerintah juga mengatur ketentuan perihal penetapan nilai jual objek (NJOP). (rig)