Sri Mulyani Sebut Korupsi Bisa Mengganjal Indonesia Jadi Negara Maju

"Salah satu elemen paling penting middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut sehingga setiap kali maju, efek erosi dan korosi dari korupsi itu menggerogoti upaya kemajuannya," ujarnya dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022, Selasa (13/12/2022).

Sri Mulyani mengatakan syarat menjadi negara maju tidak hanya mengenai peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan kemakmuran berkelanjutan. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak berjalan optimal apabila korupsi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dia menjelaskan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember menandakan korupsi masih menjadi penyakit yang harus terus dilawan. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dunia karena dapat menjadi ancaman terbesar dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan.

Kemudian, korupsi juga menyebabkan terciptanya kesenjangan masyarakat yang sangat timpang. Maksudnya, ada kelompok superkaya yang menguasai politik dan ekonomi suatu negara, tapi mayoritas masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan.

Sri Mulyani kemudian menceritakan pengalamannya mengunjungi lebih dari 100 negara ketika menjadi managing director World Bank. Kunjungan itu telah memberi perspektif baru baginya. Ternyata, ujar menkeu, tata kelola, korupsi, dan kesepakatan kelembagaan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

"Kalau kita gagal membangun institusi yang basisnya adalah tata kelola yang baik, ada check and balances, dan mampu menekan kemunginan terjadinya penyelewengan dan penyakit korupsi, kita sebetulnya sedang di dalam perang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut isu korupsi juga tidak dapat sepenuhnya hilang pada negara maju. Menurutnya, korupsi kemungkinan adalah takdir yang akan terus menyertai manusia sehingga harus selalu dilawan.

Pada momentum Hakordia 2022, dia mengingatkan seluruh jajarannya terlibat dalam membangun institusi yang kuat dengan sengaja menciptakan kontrol serta check and balances. Dengan fungsi sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan dan ikut mendorong terbangunnya sistem yang akuntabel.

Dia menambahkan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran mengenai beratnya mengelola APBN sebagai shock absorber dengan tetap menjaga akuntabilitas. Setelah Covid-19, APBN juga harus disiapkan untuk menjadi bantalan ketika krisis berikutnya datang.

"Mari kita menggunakan Hari Antikorupsi untuk mempelajari terus berbagai dimensi detail dalam membangun dan kelola tata kelola yang baik," ujarnya. (sap)