Sri Mulyani Tegaskan Pemilu Tak Boleh Ganggu Agenda Pembangunan

"Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilu memang sudah ditetapkan. Itu tidak boleh mengganggu agenda-agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian," katanya, Kamis (23/11/2023).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Salah satunya ialah membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai target menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Saat ini, perekonomian nasional mampu pulih setelah mengalami tekanan pandemi Covid-19. Fokus pemerintah kemudian menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih kuat di antaranya dengan memperbaiki kualitas SDM dan membangun infrastruktur sehingga produktivitas meningkat.

Menkeu menjelaskan Kemenkeu terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus membangun fondasi tersebut. Langkah itu misalnya melaksanakan produk legislasi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR.

Produk legislasi tersebut antara lain UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Karena masalah fundamental tidak bergerak atau berubah hanya karena adanya faktor tahun politik," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan pemerintah dan DPR juga telah merampungkan penyusunan APBN 2024 yang pelaksanaannya berbarengan dengan pemilu. Menurutnya, APBN 2024 akan konsisten mendukung berbagai bidang pembangunan, baik modal SDM maupun infrastruktur. (rig)