Sri Mulyani Ungkap Sederet Insentif untuk Penyediaan Perumahan Hijau

"Pemerintah atau Kemenkeu memberikan banyak insentif fiskal untuk menarik investasi swasta sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam membangun proyek hijau dan industri hijau," katanya dalam seminar Energy Efficient Mortgage (EEM) Development throughout ASEAN countries, dikutip pada Rabu (23/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan insentif fiskal yang diberikan di antaranya fasilitas tax holiday dan tax allowance. Selain itu, ada pembebasan PPN untuk properti khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia mengaku senang negara-negara Asean memiliki perhatian yang besar terhadap isu penurunan emisi karbon. Dalam hal ini, Indonesia memiliki peran yang penting karena merupakan negara besar dan masih mengandalkan energi dari batu bara.

Menurutnya, partisipasi swasta diperlukan untuk mempercepat terbentuknya berbagai proyek atau industri hijau. Sektor swasta juga dapat membeli surat utang untuk kepentingan pelestarian lingkungan seperti green sukuk dan SDG bond.

Selain itu, Indonesia saat ini tengah bersiap menerapkan nilai ekonomi karbon dan pajak karbon. Soal pajak karbon, kebijakan ini telah dituangkan dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sri Mulyani menyebut hal penting lain untuk mendorong perumahan hijau adalah soal pembiayaan. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan turut masuk dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR.

Soal penyiapan desain perumahan hijau juga perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik negara atau daerah.

"Kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan rumah hijau yang dapat membatasi konsumsi energi dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendinginan ruangan dan ventilasi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani turut mengapresiasi inovasi Kementerian PUPR yang menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP). Dengan inovasi ini, pemerintah berupaya menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. (sap)