Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak: Pahami Standar dan Programnya

“Penting untuk meninjau kembali kerangka program dan standar pemeriksaan pajak yang prinsipnya berdasarkan pendekatan pemeriksaan,” katanya, Kamis (3/2/2022).

David menyampaikan banyaknya masalah di lapangan dikarenakan teknik pemeriksaan tidak dapat diprediksi wajib pajak. Akibatnya, untuk wajib pajak yang memiliki skala transaksi besar, sering kali kesulitan untuk menunjukkan dokumen bahwa mereka telah patuh.

Dalam paparannya, ia menyebutkan 5 program dan standar pemeriksaan. Pertama, sumber data atau informasi. Data atau informasi yang dimiliki DJP tersebut akan menjadi sumber analisis atas modus ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.

Kedua, dalam pemeriksaan pajak terdapat dokumen berupa kertas kerja pemeriksaan (KKP). KKP merupakan dokumen yang dibuat otoritas pajak selama masa pemeriksaan. Di dalamnya terdapat analisis rasio data keuangan, ekualisasi pos SPT, dan lain sebagainya.

“Pertanyaannya, jika teman-teman otoritas pajak membuat itu (KKP), apa alasan wajib pajak tidak melakukan hal yang sama?” ujarnya.

Kemudian, lanjut David, pembuatan KKP dari sisi wajib pajak juga tak kalah pentingnya. Hal ini dikarenakan apabila terdapat perbedaan dengan data dari otoritas pajak maka wajib pajak telah siap dengan alasannya.

Ketiga, pemeriksa pajak akan mulai untuk melakukan rencana pemeriksaan. Pada proses ini, otoritas pajak akan menentukan pos-pos SPT apa saja yang akan diperiksa serta jenis pajak apa yang akan diperiksa.

“Jika kita sudah tau rencana pemeriksaannya, kita bisa tahu apa risiko pemeriksaan kita dan kita tahu apa yang akan kita lakukan,” tegas David.

Keempat, program pemeriksaan. Masalah yang kerap timbul adalah mengenai kesiapan permintaan buku, dokumen, dan catatan yang berhubungan dengan rencana pemeriksaan. Dengan diterapkannya aplikasi dekstop pemeriksaan maka proses pemeriksaan pajak menjadi lebih ketat pelaksanaan prosedurnya.

Kelima, mengenai tanggapan atas KKP. Perlu diketahui, selama proses pemeriksaan, wajib pajak tidak memiliki akses atas KKP yang dibuat oleh pemeriksa pajak.

“Pada akhirnya evaluasi proses untuk mempersiapkan pemeriksaan pajak, masalah data dan waktu menjadi hal yang sangat penting,” tambah David.

Sebagai informasi, webinar ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan kantor cabang Surabaya dan peluncuran empat buku dan publikasi baru DDTC. Pertama, buku berjudul Desain Sistem Perpajakan Indonesia.

Kedua, buku berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional, Edisi Kedua Volume I. Ketiga, buku berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak versi Bahasa Inggris atau Basic Guidelines of Tax Procedures.

Keempat, publikasi bertajuk Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Terbaru. Simak ‘Lagi, DDTC Terbitkan 4 Publikasi Terbaru’. (rig)