Subsidi BBM dan Listrik Tahun Depan Rp211 Triliun, DPR Beri Catatan

"Arah kebijakan subsidi BBM adalah melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan," katanya, Selasa (27/9/2022).

Saat membacakan Laporan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2023, Bramantyo menyebut pemerintah perlu melakukan transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima. Selain itu, subsidi LPG 3 kg juga perlu diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.

Mengenai subsidi listrik, pemerintah diimbau untuk memberikan subsidi secara lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan rentan sembari mendorong pengembangan energi terbarukan.

Secara spesifik, pemerintah diminta untuk mempertahankan subsidi kepada 9,55 juta rumah tangga miskin pelanggan daya listrik 450 VA dan 8,4 juta rumah tangga miskin pelanggan daya listrik 900 VA.

Banggar, lanjut Bramantyo, juga meminta Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), PLN, dan pemda untuk dapat bersinergi dan mengintegrasikan data ke depannya. Khusus kepada BPS, Banggar meminta penyelesaian registrasi sosial ekonomi dipercepat.

"Berbagai reformasi subsidi energi yang tepat sasaran dan berkeadilan tersebut diselaraskan dengan pemulihan ekonomi, daya beli masyarakat, dan ditempuh pada momentum yang tepat," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menggunakan skema kompensasi guna mempertahankan harga BBM dan listrik. Kompensasi pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp126 triliun. Alhasil, subsidi energi dan kompensasi pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp338 triliun. (rig)