Sudah Berlaku, Ini Perincian Tarif Baru Pajak Daerah Kota Depok

“… untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” bunyi pertimbangan perda tersebut, dikutip pada Jumat (9/2/2024).

Sesuai dengan Pasal 94 UU HKPD, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam 1 perda. Oleh karena itu, berbagai pemda menetapkan perda baru yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD.

Melalui Perda Kota Depok 1/2024, Pemkot Depok memperbarui tarif atas 9 jenis pajak daerah. Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

• 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta;
• 0,125% untuk NJOP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp1 miliar;
• 0,15% untuk NJOP di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar;
• 0,2% untuk NJOP di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar;
• 0,225% untuk NJOP di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar;
• 0,25% untuk NJOP di atas 100 miliar sampai dengan Rp1 triliun;
• 0,3% untuk NJOP di atas Rp1 triliun;
• 0,3% untuk objek pajak khusus berupa jalan tol;
• 0,05% untuk lahan produksi pangan dan ternak.

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%. Namun, terdapat tarif khusus yang berlaku untuk objek sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%. Keenam, pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.

Ketujuh, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Selain itu, ada 3 tarif PAT khusus yang berlaku sebagai berikut:

• 17% atas PAT yang menggunakan sistem pencatatan berbasis elektronik yang omzet dalam jaringan terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan;
• 15% atas PAT yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah;
• 18% atas PAT yang melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau dan mengurangi pemakaian air tanah.

Kedelapan, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Kesembilan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKN ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang.

Perda Kota Depok 1/2024 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2024. Namun, khusus untuk ketentuan mengenai pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB baru mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (kaw)