Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

APBD

Implementasi UU HKPD, Kemenkeu Sudah Evaluasi 80 Raperda Pajak Daerah

Selasa, 26 September 2023 | 09:15 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Implementasi UU HKPD, Kemenkeu Sudah Evaluasi 80 Raperda Pajak Daerah

Pemerintah daerah harus memberlakukan Perda PDRD yang sejalan dengan UU HKPD paling lambat pada 5 Januari 2024.

Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia Masih Dominan Rendah dan Sedang

Selasa, 19 September 2023 | 14:30 WIB

PMK 84/2023

Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia Masih Dominan Rendah dan Sedang

Hanya terdapat 4 provinsi yang masuk kategori KFD sangat tinggi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, dan Papua Barat.

Rasio Setoran Pajak Rendah, Fiskus Evaluasi Realisasi Belanja APBDes

Jum'at, 25 Agustus 2023 | 11:30 WIB

KPP PRATAMA PATI

Rasio Setoran Pajak Rendah, Fiskus Evaluasi Realisasi Belanja APBDes

Evaluasi diawali dengan mengirimkan surat imbauan kepada pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi data pengelolaan APBDes serta pembayaran pajaknya.

Harga Tanah Naik Signifikan, Banjarmasin Naikkan NJOP

Sabtu, 19 Agustus 2023 | 11:30 WIB

KOTA BANJARMASIN

Harga Tanah Naik Signifikan, Banjarmasin Naikkan NJOP

Penyesuaian NJOP juga dilakukan berdasarkan rekomendasi KPK dan kajian yang dilakukan oleh BPKPAD pada tahun lalu.

Optimalkan PAD, Pemkot Jambi Luncurkan Aplikasi SIMPATTI

Senin, 24 Juli 2023 | 09:35 WIB

KOTA JAMBI

Optimalkan PAD, Pemkot Jambi Luncurkan Aplikasi SIMPATTI

Digitalisasi pengelolaan PAD diharapkan membuat kepatuhan masyarakat ikut naik.

Belanja Pemerintah Harus Produktif, Jokowi: Sekarang Cari Uang Sulit

Rabu, 14 Juni 2023 | 11:15 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Pemerintah Harus Produktif, Jokowi: Sekarang Cari Uang Sulit

Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius mengawal belanja APBN dan APBD.

Infrastruktur Tak Memadai, Kemendagri Minta Daerah Ini Genjot Belanja

Kamis, 20 April 2023 | 10:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Infrastruktur Tak Memadai, Kemendagri Minta Daerah Ini Genjot Belanja

Pemprov serta pemkab/pemkot se-Provinsi Lampung diminta untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 40% dari belanja APBD.

Mendagri Minta Pemda Perbanyak Pemberian Bansos, Ini Alasannya

Senin, 27 Maret 2023 | 11:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Minta Pemda Perbanyak Pemberian Bansos, Ini Alasannya

Belanja bantuan sosial (bansos) perlu dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah.

Antisipasi Bencana, Sri Mulyani Sebut Peran APBN-APBD Perlu Diperkuat

Kamis, 02 Maret 2023 | 15:47 WIB

KEBIJAKAN FISKAL

Antisipasi Bencana, Sri Mulyani Sebut Peran APBN-APBD Perlu Diperkuat

Menurut menkeu, bencana alam dapat pula menimbulkan bencana keuangan, baik keuangan pribadi masyarakat, keuangan daerah, maupun keuangan negara.

Sri Mulyani Mohon Pemda Alokasikan Dana yang Cukup untuk Perlinsos

Jum'at, 20 Januari 2023 | 13:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Mohon Pemda Alokasikan Dana yang Cukup untuk Perlinsos

Menurut menteri keuangan, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp476 triliun dalam APBN untuk perlindungan sosial.

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Tag Terkait

#transfer daerah

#retribusi daerah

#belanja daerah

#belanja pegawai

#belanja infrastruktur

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.