Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase
komisi ii

 
Minggu, 09 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DPR akan menanyakan langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah selepas mundurnya Bambang Susantono dari kursi kepemimpinan Otorita IKN.
Kamis, 23 November 2023 | 18:03 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Saat ini, hanya ada 1 Hakim Agung TUN khusus pajak di Mahkamah Agung.
Kamis, 23 November 2023 | 15:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Dalam seleksi calon hakim agung kali ini, terdapat 1 kursi hakim agung TUN khusus pajak yang dibuka.
Selasa, 21 November 2023 | 10:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Salah satu CHA yang bakal mengikuti fit and proper test ialah Hakim Pengadilan Pajak Ruwaidah Afiyati.
Rabu, 27 September 2023 | 12:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Frasa PPPK paruh waktu tidak bisa dimasukkan dalam RUU ASN karena bersifat terlalu teknis.
Rabu, 20 September 2023 | 14:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA
Hanya fraksi PKS yang tidak setuju untuk melanjutkan pembahasan perihal revisi UU Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna,
Rabu, 02 Agustus 2023 | 14:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Sebanyak 2,3 juta tenaga honorer bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) full time atau part time.
Selasa, 09 Mei 2023 | 16:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Salah satu ketentuan yang disorot DPR dalam RUU Perampasan Aset ialah terkait dengan perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).
Minggu, 07 Mei 2023 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Surpres telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dikirimkan kepada DPR pada 4 Mei 2023.
Senin, 17 April 2023 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Komisi II DPR menyebut terdapat 2,36 juta tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
1 2 >