Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tak Lapor SPT Tahunan, Ratusan Ribu WP Didenda oleh Otoritas Pajak Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Lapor SPT Tahunan, Ratusan Ribu WP Didenda oleh Otoritas Pajak Ini

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Sebanyak lebih dari 184.000 masyarakat berpenghasilan rendah di Inggris menerima sanksi denda akibat tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Diana Cabral merupakan salah satu orang yang didenda karena tidak melaporkan SPT. Dia menerima pemberitahuan dari otoritas pajak untuk segera melapor. Dia mengira penghasilannya sudah dipotong PPh oleh perusahaan sehingga tidak perlu lagi melapor.

“Saya pikir ini adalah kesalahan. Jadi, saya mengabaikan pemberitahuan itu. Saya akhirnya membayar lebih dari £2.000,” katanya dikutip dari theguardian.com, Minggu (2/7/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Di antara wajib pajak yang dikenakan denda tersebut, beberapa mengaku sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah. Beberapa orang bahkan menghadapi denda hingga ribuan poundsterling dan memperkirakan perlu waktu bertahun-tahun untuk membayarnya.

Banyak Wajib Pajak yang Sedang Kesulitan Keuangan

Cabral juga mengakui dirinya pun sedang mengalami kesulitan keuangan. Dengan adanya denda tersebut, ia akan semakin terbebani dari sisi finansial. Dia juga telah berupaya mengajukan banding beberapa kali, meski tidak berhasil.

“Saya sudah mengajukan banding beberapa kali tanpa hasil. Saya tidak punya tabungan untuk membayar denda. Saya harus membuat kesepakatan untuk membayar £20 sebulan. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun,” tuturnya.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sementara itu, juru bicara HMRC mengatakan pemerintah mengakui sebagian wajib pajak yang melewati jatuh tempo pelaporan sebenarnya tidak perlu menghadapi sanksi. Pada dasarnya, batas waktu pelaporan diperlukan untuk mencapai sistem pajak yang efisien.

Dengan ketentuan yang ada saat ini, wajib pajak yang memiliki pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tak perlu mengajukan SPT. Namun, wajib pajak perlu memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada HMRC. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, pajak, pajak internasional, denda, SPT Tahunan, sanksi, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama