Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Terapkan Sistem Pajak Teritorial, Negara Ini Minta Masukan Publik

A+
A-
0
A+
A-
0
Terapkan Sistem Pajak Teritorial, Negara Ini Minta Masukan Publik

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews – Departemen Keuangan Irlandia berencana membuka konsultasi publik untuk membahas mengenai pertimbangan transisi menuju rezim pajak teritorial untuk perusahaan.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe menyatakan tantangan pajak akibat digitalisasi menjadi salah satu alasan munculnya pertimbangan untuk melakukan transisi ke rezim pajak teritorial dari sebelumnya sistem pajak worldwide.

“Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan arah strategis kebijakan pajak Irlandia ke depan dengan mempertimbangkan manfaat pindah ke sistem perpajakan territorial,” tuturnya, Jumat (24/12/2021).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Donhoe pun mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk terlibat. Dia menilai keterlibatan seluruh pihak diperlukan guna memastikan kebijakan yang dibuat dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan investasi.

Saat ini, Irlandia menggunakan rezim pajak worldwide yang berarti mengenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari domestik dan luar negeri. Pajak yang telah dibayarkan di luar negeri akan menjadi kredit terhadap kewajiban pajak dalam negeri.

Departemen Keuangan meminta umpan balik tentang manfaat, konsekuensi, dan risiko transisi ke rezim pajak teritorial bagi perusahaan multinasional. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah soal beban kepatuhan tanpa meningkatkan risiko penghindaran pajak.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Konsultasi dilakukan untuk menanyakan bagaimana pengaturan transisi yang diperlukan. Publik dan pemangku kepentingan juga dapat memberikan pandangan mereka tentang isu-isu yang diperinci dalam dokumen konsultasi publik.

Masukan dari pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Seperti dilansir gov.ie, konsultasi publik akan berlangsung selama periode 22 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022. (vallen/rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanada, sistem pajak, teritorial, worldwide, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?