Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK Mulai Lakukan Audit

"Pemerintah harus dapat menjamin penggunaan Sakti dalam proses penyusunan LKKL ini tidak akan mengurangi kualitas LKKL yang dihasilkan," ujar Isma, dikutip pada Senin (3/4/2023).

Dengan sistem tersebut, lanjut Isma, pemerintah mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN pada seluruh kementerian/lembaga.

Tantangan dalam penyusunan LKPP 2022 juga timbul akibat penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), penyaluran dana bagi hasil secara nontunai melalui treasury deposit facility, dan penggabungan 5 K/L menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut BPK sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut terhadap LKPP yang disampaikan pemerintah dalam 6 tahun terakhir ini.

Menurutnya, opini WTP atas LKPP 2016 hingga LKPP 2021 merupakan kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan pemerintah dalam menjaga keuangan negara.

"Harapan pemerintah, komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan," tutur Sri Mulyani.

Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menuturkan BPK akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya, Daniel meminta pemerintah untuk berupaya mencegah timbulnya permasalahan berulang.

"Saya mengharapkan inspektorat K/L atau BPKP dapat melaksanakan perannya secara optimal untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut," ujar Daniel. (rig)