Tindaklanjuti SP2DK, Pegawai Pajak Sambangi Beberapa Pedagang Besar

“Karena wajib pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka kami imbau secara lisan untuk membayar PPh Pasal 4 ayat 2. Wajib pajak pun langsung menyetor pajak PPh final pada saat itu juga,” katanya dikutip dari situs web DJP, Senin (7/11/2022).

Kemudian, lanjut Sri Heni, tim mengunjungi lokasi wajib pajak lainnya. Dalam kunjungan tersebut, tim mengingatkan wajib pajak—baru terdaftar sebagai PKP sejak Agustus 2022—untuk melaporkan SPT masa pajak setiap bulan meskipun belum ada kegiatan usaha.

Selanjutnya, tim mendatangi alamat wajib pajak lainnya untuk diminta konfirmasi mengenai SP2DK. Sayang, tim tak berhasil menemui wajib pajak bersangkutan. Masyarakat sekitar pun tak mengetahui nama wajib pajak sebagaimana tercantum dalam SP2DK tersebut.

“Kemungkinan wajib pajak pindah alamat dan tidak menyampaikan laporan perubahan/pemutakhiran data ke kantor pajak,” ujar Heni.

Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh KPP kepada wajib pajak bila penelitian kepatuhan material menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang menerima SP2DK perlu memberikan penjelasan atas data dan keterangan dalam surat tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak.

Penjelasan dari wajib pajak akan diteliti oleh KPP dan menjadi bahan penyusunan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK). Penyusunan LHP2DK harus selesai paling lama 60 hari sejak tanggal disampaikannya SP2DK. (rig)