Tingkatkan Kualitas APBN, DPR Dorong Pembentukan Lembaga Independen

"Hal ini selayaknya diadopsi parlemen di Indonesia sehingga fungsi anggaran parlemen, khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dan dapat membuat kebijakan yang akurat," katanya, dikutip pada Senin (27/5/2024).

Senada, Anggota Banggar DPR Ratna Juwita Sari menuturkan lembaga independen sejenis CBO diperlukan sehingga APBN yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi lebih berkualitas.

CBO selaku lembaga nonpartisan melakukan analisis independen dan memublikasikan hasil analisisnya kepada masyarakat. Transparansi ini memungkinkan CBO untuk tetap menjaga independensi dan lepas dari tekanan partai petahana.

"Jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru, masyarakat umum bisa mendesak kongres dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data-data obyektif yang masyarakat umum bisa lihat dalam publikasi CBO," ujar Ratna.

Namun, tak dapat dimungkiri biaya operasional lembaga independen sejenis CBO memakan anggaran yang besar. Wakil Ketua Banggar DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut anggaran yang dibutuhkan CBO mencapai US$70 juta, sekitar Rp1,12 triliun per tahun.

"Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Chief Operating Officer (COO) CBO Mark Hadley menginformasikan pemerintah AS menyiapkan US$70 juta per tahun bagi operasional 270 anggota staf," tuturnya.

Sebagai informasi, CBO merupakan badan federal di bawah legislatif yang bertugas memberikan informasi terkait dengan anggaran dan perekonomian kepada Kongres AS. CBO didirikan pada 1974 berdasarkan Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974.

CBO memiliki 9 divisi yang bertugas melakukan analisis anggaran, keuangan, kesehatan, ketenagakerjaan dan income security, ekonomi makro dan mikro, keamanan nasional, hingga perpajakan.

Dalam mendukung fungsi anggaran Kongres AS, CBO membuat laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk 1 dekade ke depan. Tak hanya itu, CBO juga wajib membuat perkiraan biaya atas setiap RUU yang disetujui oleh DPR atau senat AS.

Nanti, perkiraan tersebut bersifat rekomendasi dan bisa menjadi landasan bagi kongres dalam mengambil kebijakan. (rig)