Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

4 Wilayah Ukraina Ini Dicaplok, Rusia Tetapkan Rezim Pajak Khusus

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Wilayah Ukraina Ini Dicaplok, Rusia Tetapkan Rezim Pajak Khusus

Ilustrasi.

MOSCOW, DDTCNews – Pemerintah Rusia menetapkan rezim pajak khusus pada kawasan-kawasan di Ukraina yang telah dianeksasi selama perang antara lain Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Otoritas pajak Rusia, Federal Tax Service (FNS) menyebut rezim pajak khusus di keempat kawasan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.

"Tarif yang berlaku di keempat kawasan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku umum," tulis FNS, dikutip pada Selasa (13/12/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Secara umum, UMKM di Rusia dapat memilih untuk dikenai PPh sebesar 6% atas pendapatan bruto atau sebesar 15% atas laba bersih.

Untuk kawasan Donetsk dan Luhansk, Rusia memberlakukan tarif PPh sebesar 3% bagi wajib pajak yang memilih dikenai PPh berdasarkan pendapatan bruto. Bila wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan laba bersih maka tarif yang berlaku sebesar 7%.

Selanjutnya, wajib pajak di Kherson dan Zaporizhzhia dapat memilih untuk dikenai PPh sebesar 2% atas pendapatan bruto atau 5% atas laba bersih.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Kebijakan ini akan meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan UMKM," tulis FNS seperti dilansir Tax Notes International.

Dalam perkembangannya, militer Ukraina diketahui tengah menduduki Kherson dari Rusia sejak 9 November 2022. Rusia juga diketahui tidak menguasai kawasan Zaporizhzhia secara penuh seperti pada masa awal perang.

Sementara itu, Donetsk dan Luhansk merupakan kawasan yang diduduki oleh kelompok separatis sejak 2014 dan baru saja dianeksasi oleh pemerintah Rusia melalui referendum pada tahun ini. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : rusia, ukraina, pajak, pajak internasional, kebijakan pajak, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama