Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Backlog SPT, IRS Bakal Rekrut 10.000 Pegawai Pajak Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Backlog SPT, IRS Bakal Rekrut 10.000 Pegawai Pajak Baru

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) dikabarkan akan merekrut 10.000 pegawai baru guna mengatasi persoalan menggunungnya SPT wajib pajak yang belum diurus.

Menurut salah satu sumber, total SPT wajib pajak yang belum diurus IRS mencapai 24 juta SPT. Mayoritas SPT yang belum diproses tersebut merupakan SPT tahun pajak 2020.

"Langkah ini diambil setelah IRS diberi persetujuan untuk melakukan perekrutan langsung dengan menghilangkan beberapa persyaratan guna mempercepat proses perekrutan," kata salah seorang pejabat seperti dilansir thehill.com, Senin (7/3/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Terdapat 80 posisi yang hendak diisi, mulai dari tax attorney hingga administrator. Nanti, SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi (information technology/IT) juga akan direkrut guna membantu proses pembaruan infrastruktur IRS.

Untuk diketahui, backlog SPT terjadi salah satunya disebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan kepada IRS. Anggaran yang terbatas membuat IRS tidak dapat mempertahankan dan memberikan pelatihan kepada SDM.

National Taxpayer Advocate Erin Collins mengatakan pegawai pajak yang bertugas untuk memproses SPT dari wajib pajak hanya mendapatkan bayaran senilai US$25.000 atau setara dengan Rp359,12 juta per tahun.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Tidak mengherankan apabila IRS kesulitan mendapatkan SDM yang dibutuhkan," tuturnya pada Februari 2022.

Tak hanya itu, anggaran yang minim juga membuat IRS tak dapat berinvestasi secara maksimal untuk pengembangan infrastruktur dan sistem IT.

Pemerintah AS sesungguhnya sudah berencana untuk menganggarkan dana yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas infrastruktur dan sistem IRS. Namun, rencana ini masih belum mendapatkan dukungan penuh dari kongres. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, IRS, pegawai pajak, pajak, pajak internasional, perekrutan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama