Ada Insentif Khusus untuk UMKM di IKN, Asosiasi Pengusaha Beri Masukan

"Berarti para pengusaha kecil dan mikro ini dibukalah kesempatannya oleh pemerintah untuk bisa diberikan pembebasan PPh," katanya, dikutip pada Minggu (7/1/2024).

Sharmila menuturkan pemerintah mengatur UMKM yang melakukan penanaman modal lebih rendah dari Rp10 miliar di IKN bisa mendapatkan fasilitas PPh final sebesar 0%. Tarif 0% berlaku atas omzet sampai dengan Rp50 miliar.

Insentif untuk UMKM ini telah tertuang dalam PP 12/2023. Sebagai perbandingan, UMKM di luar IKN mendapatkan pembebasan pajak hanya atas omzet hingga Rp500 juta. Atas omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, UMKM harus membayar PPh final UMKM sebesar 0,5%.

PP 12/2023 pun mengatur beberapa persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak agar mendapatkan fasilitas PPh final UMKM 0%. Pertama, bertempat tinggal, berkedudukan, atau memiliki cabang di IKN.

Kedua, melakukan kegiatan usaha di IKN. Ketiga, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi IKN.

Sharmila menilai UMKM dapat turut memanfaatkan peluang bisnis di IKN, yang rencananya dibuka pada Agustus 2024. Terlebih, berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kawasan perkantoran kini mulai dibangun di sana.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan dukungan tambahan kepada UMKM dalam bentuk suntikan modal. Alasannya, memulai bisnis di IKN juga tergolong berisiko, terutama bagi UMKM.

Di sisi lain, skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat (KUR) tidak terlalu ideal karena ada persyaratan durasi maksimal untuk membayar pinjamannya.

"Karena ini memang targetnya usaha mikro dan kecil untuk meramaikan suasana di sana, saya pikir memang harus hibahlah sifatnya," ujar Sharmila. (rig)