Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Pajak Minimum Global, Negara ini Naikkan Tarif PPh Badan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Pajak Minimum Global, Negara ini Naikkan Tarif PPh Badan

Ilustrasi.

NIKOSIA, DDTCNews – Pemerintah Siprus akan meningkatkan tarif pajak korporasi dari 12,5% ke 15% sejalan dengan tercapainya konsensus pajak korporasi minimum global oleh negara-negara anggota Inclusive Framework.

Menteri Keuangan Siprus Constantinos Petrides meyakini peningkatan tarif pajak korporasi ini tidak akan memengaruhi aliran investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Hal ini dikarenakan Siprus memiliki keunggulan lain di luar aspek pajak.

"Menurut estimasi kami, kenaikan tarif dari 12,5% ke 15% tidak akan berdampak besar terhadap investasi," katanya, dikutip pada Minggu (19/12/2021).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Petrides menjelaskan kenaikan tarif pajak korporasi terbilang minim sehingga tidak akan memberikan dampak terhadap iklim investasi. Namun demikian, pemerintah akan berupaya untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak korporasi tersebut.

Salah satunya cara yang ditempuh pemerintah adalah mengurangi pungutan pajak atas dividen, bunga, dan mengurangi atau bahkan menghapus pungutan tahunan senilai EUR350 atau Rp5,79 juta yang selama ini dikenakan atas perusahaan.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk mengenakan pajak karbon guna mencapai target mitigasi perubahan iklim yang telah ditetapkan. Secara bertahap tarif pajak atas bahan bakar juga akan ditingkatkan.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Selain untuk mendukung upaya pencegahan perubahan iklim, lanjut Petrides, pajak karbon dan kenaikan tarif pajak bahan bakar juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah situasi perekonomian yang belum pasti.

"Keberlanjutan fiskal dan peran pentingnya peran anggaran di tengah krisis bukanlah sesuatu yang dapat kita pertaruhkan," ujarnya seperti dilansir financialmirror.com. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : siprus, pajak minimum global, tarif pajak, PPh badan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama