Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Webinar Soal Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Tertarik?

A+
A-
9
A+
A-
9
Ada Webinar Soal Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bekerja sama dengan Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (INTACT-UK) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London menggelar seminar perpajakan dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan.

Kegiatan bertajuk Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora ini akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom (bit.ly/laporpajakdariUK) dan disiarkan lewat Youtube Channel KBRI London dan DDTC. Acara akan berlangsung pada Jumat, 19 Maret 2021 pukul 16.00—18.05 WIB/ 09.00—11.05 GMT.

Acara ini akan menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten. Pertama, Duta Besar Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization (IMO) Desra Percaya. Desra akan memaparkan mengenai Demographic of WNI Diaspora serta Roles and Responsibilities of Foreign Ministry to Protect Indonesian Citizens and Overseas Indonesian Workers.

Baca Juga: Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance

Kedua, Dirjen Pajak Suryo Utomo. Dia akan membawakan materi Pemajakan Diaspora in A Glance beserta Data dan Fakta. Suryo juga akan memaparkan tentang penentuan konsep subjek pajak setelah terbitnya UU Cipta Kerja.

Ketiga, Managing Partner DDTC Darussalam. Dia akan memaparkan materi Pemajakan Wajib Pajak Diaspora di Luar Negeri, Sebuah Perspektif dan Benchmark.

Keempat, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana. Dia akan membawakan materi Dukungan dan Potensi Universitas dan Forum Akademisi untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan.

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Ketua PPI UK Gatot Subroto dijadwalkan akan membuka acara ini dan akan banyak berbicara mengenai peran mahasiswa dalam INTACT-UK. Irene Santi Bukit, kandidat PhD Industrial Economics University of Nottingham, akan menjadi moderator.

Setidaknya ada 4 tujuan diadakannya kegiatan ini. Pertama, menekankan peranan penting WNI diaspora dan memberi pemahaman fungsi negara dalam memberikan perlindungan bagi WNI, termasuk WNI diaspora.

Kedua, menumbuhkan kesadaran kecintaan Tanah Air yang diikuti dengan pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WNI diaspora. Ketiga, memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek fundamental dan teknikal mengenai kewajiban pemajakan diaspora.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Keempat, menekankan pentingnya forum akademisi untuk meningkatkan literasi perpajakan dan sebagai think tank dan agen perubahan sistem pemajakan di Indonesia. Dalam konteks ini, Intact-UK diinisiasi sebagai tax center pertama Indonesia di luar negeri yang beranggotakan para mahasiswa perpajakan dan diaspora peduli pajak.(kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : agenda pajak, agenda, PPI UK, INTACT-UK, KBRI London, diaspora, DJP, DDTC, SPT Tahunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Untuk Saat Ini, Tidak Ada Pilihan Unduh Bupot Istri NPWP Gabung Suami

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama