Airlangga Janji BLT Senilai Rp 600.000 Bisa Cair Sebelum Idulfitri
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 dalam rangka mitigasi risiko pangan bakal dicairkan sebelum hari raya Idulfitri.
BLT mitigasi risiko pangan periode Januari-Maret tersebut sesungguhnya akan dicairkan sekaligus pada Februari 2024. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga hari ini.
"Sebelum lebaran, tunggu sidang isbat," katanya dalam media briefing, Jumat (8/3/2024).
Airlangga menuturkan penyaluran BLT bersama dengan bansos-bansos lainnya akan dilakukan berdasarkan hasil survei Susenas yang datanya dikelola oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selaku walidata.
Sebagai informasi, BLT mitigasi risiko pangan sesungguhnya hendak disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan inflasi pangan.
BLT mitigasi risiko pangan merupakan kelanjutan dari BLT El Nino yang sempat disalurkan pada akhir tahun lalu senilai Rp200.000 per bulan untuk 3 bulan sekaligus.
Airlangga sebelumnya mengatakan penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ditunda karena kendala penganggaran pada Kementerian Sosial.
"Sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos. Penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," ujar Airlangga pada bulan lalu. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi
Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi
DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun
Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
