Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Akhir Februari 2021, Utang Pemerintah Tumbuh 29%

A+
A-
0
A+
A-
0
Akhir Februari 2021, Utang Pemerintah Tumbuh 29%

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp6.361 triliun atau naik 29% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp4.948 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan kenaikan posisi utang menjadi bagian dari pengelolaan APBN secara keseluruhan. Pemerintah merancang APBN 2021 dengan defisit anggaran Rp1.006 triliun atau 5,7% terhadap PDB.

"Itu sesuai dengan bagaimana kita merumuskan di APBN bersama-sama antara pemerintah dan DPR, bagaimana kita merancang dan mengelola APBN ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Luky menjelaskan pemerintah selalu mengelola utang tersebut secara hati-hati. Dia juga memastikan meningkatnya posisi utang pemerintah tersebut masih sesuai dengan rencana yang disepakati bersama DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan realisasi pembiayaan utang APBN 2021 hingga Februari 2021 tercatat Rp273 triliun. Realisasi itu tumbuh 135,4% dari periode yang sama 2020 dan setara 23,2% dari PDB.

Pembiayaan utang tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp271,4 triliun dan pinjaman neto Rp1,6 triliun. Dalam dua bulan pertama, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 91,5% dari target kuartal I/2021.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

"Semuanya on track meskipun kami tadi melihat dari sisi volatilitas market harus kami jaga," ujarnya.

Defisit APBN hingga Februari 2021 tercatat Rp63,6 triliun atau 6,3% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,36% terhadap PDB, atau lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 0,4% terhadap PDB. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang pemerintah, apbn 2021, pembiayaan utang, kementerian keuangan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama