Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Alokasi Subsidi Energi pada 2024 Dipatok Rp186,9 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Alokasi Subsidi Energi pada 2024 Dipatok Rp186,9 Triliun

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di SPBU Asaya, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2024). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi energi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp164,3 triliun atau terserap hanya sebanyak 72,25 persen dari pagu anggaran dalam APBN 2023 sebesar Rp209,9 triliun, realisasi tersebut turun 4,4 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebesar 171,9 triliun. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mempertahankan penyaluran subsidi energi pada 2024 guna menjaga daya beli masyarakat.

Pada tahun ini, alokasi subsidi energi dipatok pada angka Rp186,9 triliun, dengan perincian Rp113,3 triliun subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG), serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk dalam negeri kita harus menyiapkan paket subsidi energi untuk para masyarakat, subsidi energi ini tetap dipertahankan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Arifin mengungkapkan pada tahun 2023 realisasi subsidi energi mencapai Rp159,6 triliun atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yakni sejumlah Rp145,3 triliun.

Arifin memerinci, realisasi subsidi yang terbesar pada sektor BBM dan LPG, yang mencapai Rp95,6 triliun, diikuti dengan subsidi untuk sektor Listrik senilai Rp64 triliun. Realisasi subsidi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan kinerja pada 2022, yakni realisasi subsidi energi senilai Rp174,4 triliun.

"Kita lihat trennya meningkat, ini tentu saja kita mengantisipasi harga bahan baku minyak mentahnya, dan juga demand yang cukup meningkat," jelasnya.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Sementara itu, subsidi listrik juga mengalami peningkatan menjadi Rp73,6 triliun sehingga total subsidi yang diupayakan mencapai Rp186,9 triliun.

Arifin menekankan pentingnya upaya bersama antara stakeholder dalam mengoptimalkan kebijakan subsidi, dengan fokus pada penerimaan positif dari masyarakat dan efisiensi alokasi. Tujuan akhirnya adalah mencapai target subsidi yang lebih optimal.

"Harus ada upaya-upaya dari kita semua, terutama bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik oleh masyarakat tetapi juga dapat lebih efisien sehingga kita juga bisa mengoptimalkan alokasi subsidi ini tidak sebesar yang ditargetkan," ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Selain itu, Arifin juga berharap ada perubahan kondisi pasar global ke arah yang positif sehingga bisa menghemat penyaluran subsidi di dalam negeri. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : subsidi, APBN, BBM, pertalite, solar, bensin, PLN, defisit, subsidi energi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

Rabu, 19 Juni 2024 | 17:55 WIB
REFORMASI PAJAK

Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Senin, 17 Juni 2024 | 08:00 WIB
PMK 28/2024

Ada Tax Holiday, DJP Ajak WPDN dan SPLN Pindahkan Kantor ke IKN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama