Anggota DPR Ini Dukung PPN 11% Berlaku 1 April 2022, Ini Sebabnya

“Rencana kenaikan tarif PPN sudah sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (11/3/2022).

Wihadi menambahkan kenaikan tarif PPN juga bagian rencana pemerintah untuk bisa mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke angka maksimal 3% paling lambat pada 2023.

Meski begitu, kenaikan PPN ini tidak menjadi satu-satunya upaya mengembalikan defisit 3% tersebut. Menurutnya, pemasukan dari sektor lain, seperti peningkatan PNBP dari sektor ekspor batu bara dan kelapa sawit, juga turut membantu.

“Jadi, saya kira itu tidak masalah ada kenaikan PPN ini. Itu kan bagian daripada penerimaan, tetapi tidak serta merta juga merupakan satu-satunya yang dianggap bisa menekan defisit 3%,” ujarnya.

Wihadi menampik kenaikan tarif PPN ini akan menjadi penyebab kenaikan harga kebutuhan barang pokok menjelang bulan puasa saat ini. Dia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok sudah rutin terjadi tiap tahun.

“Jadi tidak gara-gara kenaikan PPN ini semua akan naik. Itu kan tidak ada,” tegas anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, pemerintah masih menimbang-nimbang waktu implementasi kenaikan tarif PPN. Hal ini mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih dalam ketidakpastian, juga dalam kondisi harga pangan yang masih tinggi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menuturkan pihaknya masih mengkaji penerapan PPN 11% tersebut.

“Saya belum bisa bilang begitu (memastikan). Tidak tahu masih bisa dijalankan per 1 April atau tidak," tuturnya. (rig)