Apa Itu Exit Tax?

Salah satu instrumen dalam rangka mencegah adanya perpindahan status SPDN yang didorong oleh motif pajak ialah exit tax. Berdasarkan IBFD International Tax Glossary (2015), exit tax umumnya dikenakan sesaat sebelum perpindahan status menjadi SPLN, atas aset wajib pajak yang dianggap (deemed) dialihkan dan memberikan suatu tambahan kemampuan ekonomis.

Exit tax kerap dipersamakan dengan skema departure tax yang merupakan suatu pengenaan pajak penghasilan yang dibayarkan di muka bagi residen yang meninggalkan suatu negara. Walau demikian, exit tax pada dasarnya lebih luas daripada sekedar skema departure tax tersebut.

Menurut de Broe (2002), exit tax juga mencakup suatu perpanjangan kewajiban pajak (extended tax liabilities), semisal kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu setelah menjadi SPLN.

Walau demikian, extended tax liability sejatinya lebih condong kepada penerapan citizenship-based taxation yang berkaitan dengan Bhagwati tax maupun praktik pemajakan di AS.

Penerapan
SAAT ini, beberapa negara telah menerapkan exit tax dalam ketentuan domestik mereka. Ditinjau dari desainnya, exit tax dibedakan menjadi dua kategori, baik yang bersifat umum di mana seluruh aset wajib pajak diperhitungkan, maupun yang bersifat terbatas di mana hanya sebagian aset yang diperhitungkan.

Sebagai contoh, Kanada memberlakukan general immediate exit tax yang ditujukan bagi perubahan status subjek pajak secara jangka panjang (permanen). Dasar pengenaan pajak dihitung atas seluruh aset yang selanjutnya tidak menjadi basis pajak Kanada untuk dianggap dialihkan sebelum perpindahan tersebut.

Sementara itu, Belanda hanya menerapkan limited exit tax hanya bagi orang pribadi yang menjadi SPLN, namun memiliki kepemilikan mayoritas di perusahaan yang berlokasi di Belanda (Chand, 2013).

Walau dianggap sebagai salah satu instrumen untuk melindungi basis pajak suatu negara, exit tax tidak luput dari kritik. Kritik terhadap exit tax utamanya terletak pada pengenaannya yang bersifat ex-ante dan tidak merefleksikan prinsip ability to pay.

Karena itu, exit tax dianggap sebagai pajak yang tidak efisien dan tidak adil. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa negara kemudian memberikan opsi penangguhan pembayaran dari aset yang dianggap dialihkan (deemed disposal assets) dalam berbagai skema, semisal cicilan atau pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Tantangan juga muncul dari aspek nonekonomi. Exit tax dianggap melanggar hak asasi manusia karena mencegah mobilitas seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Isu mengenai hal ini terutama muncul pada konteks Uni Eropa, karena exit tax dianggap menodai semangat Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang sejatinya menjamin mobilitas manusia secara bebas.

Lebih lanjut lagi, administrasi pemungutan exit tax juga cukup menantang dari sisi pengawasan, koordinasi antara otoritas pajak dan imigrasi, serta valuasi aset. Agaknya ini menjelaskan mengapa exit tax jarang dipergunakan di negara berkembang. (Bsi)