Apa Itu Informasi Nilai Pabean?

Lantas, apa itu informasi nilai pabean?
Ketentuan mengenai informasi nilai pabean di antaranya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.04/2010 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.04/2018 yang mengatur tentang nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.

Selain itu, ketentuan terkait dengan informasi nilai pabean juga tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean (P-38/BC/2010).

Merujuk Pasal 1 angka 11 PMK 160/2010 dan Pasal 1 angka 4 P-38/BC/2010, Informasi Nilai Pabean (INP) adalah pemberitahuan pejabat Bea dan Cukai kepada importir untuk menyerahkan pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor.

INP tersebut dikirimkan kepada importir melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya. Importir harus menjawab INP dengan menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkannya INP (Pasal 28 ayat (2) PMK 160/2010 s.t.d.t.d PMK 62/2018).

Namun, bagi kantor bea cukai yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan (SKP), penyerahan DNP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah diterbitkannya INP (Pasal 2 ayat (6) P-38/BC/2010).

Selain menyerahkan DNP, importir juga diharuskan menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.

Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh importir menunjukkan nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya maka pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan di antara dua hal berikut ini.

Pertama, menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya. Kedua, melakukan konsultasi kepada importir yang bersangkutan atau kuasanya. (rig)