Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Perusahaan dan asosiasi energi di Australia mengadakan konferensi Australian Petroleum Production and Exploration Association (APPEA) 2022 untuk membahas pentingnya perubahan sistem pajak atas energi.

Ketua APPEA Ian Davies mengatakan pemerintah terus berupa menemukan cara untuk mencapai emisi nol-bersih, salah satunya dengan mengenakan pajak sektor minyak dan gas (migas) untuk mendistorsi penggunaannya.

Namun, lanjutnya, ada baiknya pemerintah fokus pada energi terbarukan yang dapat menggantikan penggunaan migas. Dia menilai fokus pemerintah untuk terus membebankan pajak atas migas dapat mengorbankan keamanan energi suatu negara.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

“Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi tanpa mengorbankan keamanan energi di dalam negeri atau di kawasan,” katanya dikutip dari crikey.com.au, Selasa (17/5/2022).

Menurut laporan The Australian Institute, perusahaan migas terkemuka hampir tidak membayar pajak selama 7 tahun terakhir atas penghasilannya di Australia. Penghasilan tersebut diperkirakan mencapai AUD138 miliar atau setara dengan Rp1.416,50 triliun.

Menurut Davies, konferensi APPEA 2022 diadakan karena perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor migas menghadapi tuduhan telah menghindari pajak dan berkontribusi terhadap bencana perubahan iklim.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Dia mengakui pemulihan iklim dan dekarbonisasi adalah masalah utama bagi perusahaan migas selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia menilai masalah tersebut dapat ditangani dengan dukungan teknologi.

Dia menjelaskan teknologi seperti carbon capture, utilisation and storage (CCUS) merupakan cara utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbeda pendapat, Anggota DPR Chris Bowen menilai CCUS justru tidak menjawab permasalahan yang ada, meski dapat mengurangi jumlah emisi.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Sementara itu, Pejabat Kepala Eksekutif APPEA Damian Dwyer menuturkan laporan The Australian Institute telah keliru menggambarkan kontribusi industri dan tidak mencerminkan cara kerja sistem pajak. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : australia, pajak, pajak internasional, migas, reformasi pajak, sistem pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama